Paslon Kena Kasus Tidak Menggangu Proses Pilkada Serentak

QuickCount.org - Paslon Kena Kasus Tidak Menggangu Proses Pilkada Serentak - Pesta demokrasi Indonesia tahun ini dilaksanakan serentak diserulurh indonesia bahkan hari ini ditetapkan sebagai libur bersama Pilkada Serentak sebagai tanggal merah beberapa wilayah 7 Provinsi dengan 18 Kota dan 76 Kabupaten yang ada di Indonesia tengah melaksankaan kegiatan Pilkada Serentak hari ini.

Pelaksanaan Pilkada Serentak akan berjalan hingga siang hari kemudian tidak lama dari itu TPS akan ditutup dan panitia mulai melakukan Hitung suara, namun untuk hasil pilkada serentak dapat dilihat secara cepat melalui metode hitung cepat, namun setelah hal tersebut menemukan hasil entah itu pilkada dua putaran, atau satu putaran akan menentukan siapa yang terpilih menjadi Pimpinan di daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak.



Namun muncul sebuah pertanyaan bagaimana dengan Paslon yang terpilih kemudian mereka kena kasus seperti kita ketahui bersama bahwa ada beberapa Paslon Pilkada Serentak yang ada di Indonesia kena kasus, tidak perlu disebutkan siap, menurut data bahwa pelaksanaan hukum mereka sedang berlajan.

Bagaimana kaitannya dengan hal tersebut apakah mereka yang terpilih status kemenangannya akan dibatalkan atau seperti apa, pasti pertanyaan itu selalu melintas dalam pilikiran kita, dari beberapa ketentuan atuaran yang dibuat memang tergantung pada masing-masing wilayah namun secara umum proses hukum Paslon akan tetap berjalan dan tidak akan mengganggu proses Pilkada.

Sebagai contoh jika pasangan calon A menang Pilkada Serentak di salah satu daerah kemudian salah satu paslon terkena kasus maka yang akan terjadi proses hukum akan tetap berlajan sampai vonis dijatuhkan, menurut mendagri jika vonis yang diterima lima tahun lebih maka status kepemimpinan akan dinonaktifkan bahkan diberhentikan, selain itu dilihat dari bentuk pelanggaran atau tindak pelanggaran hukum yang dilakukan.

Apabila hanya dibawah lima tahun status kepemimpian akan dinonaktifkan sementara dengan catatan hak Pilih tidak dicabut, dengan kata lain bagi Paslon yang terkena kasus sebelum Pilkada Serentak kemudian menang setelah kemenangan Paslon tersebut akan diproses secara hukum tanpa membatalkan kemenangan yang telah didapat.

Jadi jika memang mengharuskan Pemimpin tersebut dicopot maka hanya mereka yang terkena kasus dan Wakil akan menggantikan status baik Gubernur, Walikota, atau Bupati, sudah cukup jelas kesimpulannya adalah proses pelanggaran hukum tidak akan mengganggu proses Pilkada Serentak, Kemenangan tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan MK.

Berbeda jika MK sudah memutuskan seperti contoh terdapat kecurangan kemudian Pihak Paslon lain mengajukan banding ke MK kemudian diterima status kemenangan baru bisa dicabut, seperti kasus Pilkada DKI Jakarta tidak akan mengganggu proses pemilihan ataupun kemenangan yang sudah diperoleh.