Pilkada Serentak DKI Jakarta : Nasib Kasus Ahok Jika Terpilih Kembali

QuickCount.org - Pilkada Serentak DKI Jakarta : Nasib Kasus Ahok Jika Terpilih Kembali - Ada yang menarik dari Pilkada Serentak tahun ini khususnya Ibukota Jakarta yang menempatkan 3 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan nomor urut 1 AHY, Ahok-Djarot, Anis-Sandi ketiga pasangan calon gubernur ini memiliki dukungan dari orang-orang besar seperti AHY didukung oleh SBY, kemudian Ahok-Djarot didukung Megawati, selanjutnya untuk Anis-Sandi didukung oleh Prabowo.

Meski hanya Pilkada DKI banyak pengamat yang mengatakan bahwa Pilkada Serentak DKI Jakarta ini berasa seperti Pilpres, karena pendudukan Jakarta yang heterogen dapat mewakili sebagai miniatur Indonesia apalagi trend Gubernur DKI Jakarta bisa jadi Presiden membuat kursi DKI 1 menjadi lebih panas, para Paslon berloba-lomba untuk bisa merebut hati rakyat DKI Jakarta.


Pelaksanaan Pilkada Serentak DKI Jakarta dilaksanakan pada hari ini 15 Februari 2017 dan berkahir pada 13.00 ada yang menarik dibahas setelah hasil pemilihan tersebut jika dari masing-masing pasangan calon sebelumnya yang sudah ditetapkan menjadi terdakwa kemudian pada pemilihan Pilkada Serentak DKI Jakarta terpilih apa yang akan terjadi.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Ahok salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya terjerat kasus Penistaan Agama dan sudah ditetapkan sebagai tersangka apakah hal ini akan membuat Ahok akan dipenjara, lalu bagaimana dengan status kemenangannya apabila beliau menang pada DKI Jakarta.

Hal ini sudah dijelaskan menurut peraturan daerah DKI Jakarta kasus tersebut tidak akan mengganggu proses Pilkada Serentak hal itu juga sudah disampaikan oleh Kemendgri beberapa waktu lalu bahwa status Ahok sebagai gubernur apabila terpilih lagi akan diberhentikan jika dijatuhi lebih dari 5 tahun penjara namun menurut dakwaan Ahok akan dijerat dengan kahusus UU ITE sebagaimana ancamannya seperti berikut.

Dikutip dari situs TribunNews Ahok dijerat dengan Pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut.


Pasal 156 a KUHP:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 28 ayat 2 UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 28 ayat 2 tersebut di atas diatur dalam undang undang yang sama Pasal 45 ayat 2 :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Kesimpulan dari kasus Ahok adalah ancaman maksimal 6 tahun sementara untuk denda seperti yang disebutkan namun itu merupakan ancaman hukuman maksimum, vonis akan diterima jika terdapat alat bukti yang kuat namun sepanjang kasus yang sudah berlaku terkait dengan kasus yang sama, vonis yang akan dijatuhkan tidak sampai 5 tahun, bisa jadi jika tidak ada alat bukti yang kuat seminimalnya 2 alat bukti maka tuntutan maksimum tidak akan bisa dijatuhkan kepada terdakwa.

Siapapun yang akan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta tentu semua itu hanya untuk kemajuan DKI Jakarta dan untuk Rakyat DKI juga semoga pengamatan kami terkait dengan Apa yang akan terjadi Jika Ahok Terpilih Kembali kasus yang di hadapinya tidak akan membuat pembatalan kemenangan yang sudah didapat. Setelah terbukti MK yang memutuskan.

Semua kemungkinan masih akan tetap terjadi kita tidak boleh mendahulu proses hukum dan kita harus tetap menghargai proses yang sedang berjalan, tidak hanya Ahok saja siapa saja baik Nomor urut 1 atau 2 dan 3 jika terbukti melanggar akan ditindak tegas oleh Pemerintah semoga kasus ini diberikan yang terbaik. Itulah jawaban jika Ahok Terpilih kembali seputar kasus yang akan dihadapinnya. Apabila vonis tidak lebih dari 5 tahun maka status Gubernur hanya dinon aktifkan sementara apabila lebih dari 5 tahun status tersebut akan di nonaktifkan dan digantikan dengan wakil Gubernur Terpilih Jika kembali Terpilih.